Gue Serba Gratis

Informasi Gratisan Yang Bermutu

Artikel Post New Entry

Menguak Biang Masalah Kerusakan Hutan Indonesia

Posted by Diah Fitri Patriani on March 27, 2014 at 3:35 AM

 


Kerusakan Hutan Salah Siapa

Bencana banjir, tanah longsor, abrasi, polusi asap dan sederet bencana alam yang senantiasa mewarnai pergerakan waktu kehidupan manusia di dunia seolah tak pernah ada hentinya, pula semakin parah dampaknya baik bagi manusia maupun habitat hidup disekelilingnya. Ketidakseimbangan ekosistem ini jelas bukan sekedar bencana alam biasa karena jika alam yang melakukan keseimbangan maka bumi akan senantiasa kembali pada kondisi yang kondusif untuk tetap dihuni oleh segala habitat yang ia naungi.


Namun, tidak demikian keadaan yang terjadi saat ini, penggundulan hutan dalam waktu semalam pun bahkan masuk akal untuk dilakukan mengingat kecanggihan teknologi bersinergi dengan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan di dukung oleh sikap pemerintah yang bersifat mendua dalam menggulirkan perijinan berkaitan dengan permasalah ‘ilegal logging’.


Segala solusi sudah digodok, ditawarkan sampai diimplementasikan untuk menghentikan persoalan perambahan hutan namun senantiasa cenderung berjalan di tempat dan tak punya pengaruh yang signifikan untuk menyelesaikan masalah mendasar. Jerat hukum semakin diperberat namun tak juga membuat jera para oknum yang muncul justru kejahatan bentuk baru dan korupsi yang tetap saja bisa masuk mengambil celah kejahatan yang paling fleksibel.


Berdasar informasi yang penulis dapat dari Blog Lingkungan WWF. Pembatasan kepemilikan lahan 50.000 hektar per group pada kenyataannya hanya isapan jempol belaka. Karena berdasar sumber yang penulis dapat 1 (satu) group bisa menguasai 1 (satu) juta hektar lahan konsensi, hanya di 1 (satu) provinsi. Bayangkan jika terdapat 100 grup yang mendapat ijin konsensi oleh pemerintah maka, berapa ratus juta hektar hutan yang tereksploitasi dengan semena-mena, berapa ribu spesies habitat yang akan punah.


Belum lagi konflik hewan liar versus manusia yang kerap muncul di daerah perbatasan hutan-pemukiman penduduk. Hewan liar seperti gajah, harimau, kera, babi hutan yang menganggu pertanian warga sebagaimana yang terjadi di India maupun Sumatera, adalah salah satu dari sederet dampak kerusakan hutan sebagai biota keseimbangan ekosistem global dunia.  Rusaknya hutan akibat penggundulan, pengelolaan hutan produktif secara besar-besaran, pembersihan hutan, pertambangan dan lain sebagainya telah memutus rantai makanan para habitat yang hidup di hutan sehingga hewan-hewan liar mau tak mau atau tak punya pilihan kecuali melebarkan daerah jelajah migrasinya ke pemukiman penduduk guna bertahan hidup.

 

Upaya-upaya Pemerintah yang Tak Berjalan Maksimal


. Water Table Management

Larangan mengembangkan hutan gambut untuk perkebunan sawit juga tak berjalan sesuai rencana. Sekalipun teknik pengelolaan hutan gambut melalui water table management maupun ecohydro dilakukan pun tak mengatasi kabut di Sumatera yang makin di atas ambang batas. Apalagi jika karena pengaruh angin yang bergerak ditempat maka bisa dibayangkan betapa kritisnya kondisi udara yang berada diambang batas.

 

. Meratifikasi Kembali SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dibuat oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatur para pengusaha kayu pada kenyataannya pun tak beroleh hasil yang signifikan dalam upaya melestarikan hutan di Indonesia.  


Upaya-upaya meratifikasi perjanjian kemitraan Indonesia- Uni Eropa tentang penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan (FLEGT VPA-Forest law Enforcement, Governance, and Trade Voluntary Partnership Agreement) yang dihelat tanggal 27 Februari 2014, agar system legalitas kayu (SVLK) yang hendak di ekspor berada di bawah payung hukum, berasal dari hutan yang dikelola secara berkesinambungan, oleh perusahaan yang dapat memenuhi kualifikasi. Akan tetapi, pada kenyataannya SVLK oleh beberapa pihak (Koalisi Anti Mafia Hutan) menemukan kelemahan mendasar sehingga beranggapan perlu untuk ditinjau kembali baik regulasi, implementasi hingga lembaga sertifikasinya.

 

. Melakukan Perubahan Regulasi Setiap Tahun

Perubahan regulasi yang dilakukan hampir setiap tahun juga tidak menjamin perubahan yang signifikan, sebaliknya kualitas kriteria dan indikator kayu yang memperoleh sertifikat semakin rendah dan terkesan serampangan, pemberian sertifikasi terkesan asal-asalan bahkan kayu yang berasal dari kawasan illegal pun dengan mudah dapat dilegalkan, terlebih kayu-kayu yang berasal dari perusahaan yang tersangkut kasus hukum, perusahaan yang mengelola hutan secara serampangan pun mendapat sertifikasi. Jika demikian lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan terbitnya hukum tentang sertifikasi kayu adalah tak konsisten.

 

. Konservasi Alam Liar.

Semakin digalakkannya upaya-upaya penyelamatan atas hewan-hewan liar yang ditempatkan di hutan buatan seperti taman safari, kebun binatang dan sejenisnya. Pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah pokok tentang hutan yang semakin habis. Bahkan upaya konservasi ini justru   membutuhkan biaya yang lumayan  besar. Alih-alih akan mengembalikan binatang-bintang itu ke habitat aslinya namun menjadi niscaya manakala persoalan perambahan hutan, perburuan liar tetap seiring sejalan. Sehingga binatang yang di karantina tak juga dapat pulang ke habitat aslinya.

 

. Sosialisasi Kesadaran Lingkungan Masyarakat di sekitar Hutan

Pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga lingkungan terkait terus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan biotanya. Di sisi lain pembangunan belum secara maksimal menyentuh masyarakat pinggiran sehingga seolah tak punya pilihan masyarakat seringkali bermain kucing-kucingan dengan pihak aparat untuk mencari binatang buruan maupun menebang kayu sekedar memenuhi hajat hidup mereka. Hasil-hasil hutan itu di jual pada para cukong atau para penadah dari kota.


Munculnya tokoh-tokoh perorangan atau kelompok penggerak perubahan belum sepenuhnya mampu menggempur arus globalisasi pasar bebas yang secara ekstrim mengekploitasi kekayaan alam secara berlebihan demi keuntungan. Sementara perubahan yang ia bawa hanya sebatas ditingkat lokal dan tak berdampak secara signifikan secara global. Ketika masyarakat sekitar hutan dapat berubah dan mau bersikap arif terhadap lingkungan, ternyata perambahan hutan, pembakaran hutan gambut tetap berjalan merambah kawasan hutan lainnya secara sembunyi-sembunyi. Hutan Indonesia bagaimanapun masih tetap terancam.

 

Jerat Hukum untuk Si Perambah Liar

Mendasar pada pemikiran bahwa para perambah hutan liar (illegal) adalah  sumber masalah maka hukum ditegakkan untuk memberangus sepak terjang para perambah hutan ini. Namun, ketika satu persatu oknum ditangkapi dan diberi penyadaran, ternyata hutan di bagian negeri ini tetap dirambah untuk dijadikan hutan produktif, dijadikan areal pertambangan dan sebagainya. Definisi perambah hutan pun menjadi bias manakala perusahaan skala besar yang memperoleh sertifikat dari pemerintah (perambah hutan legal) justru bebas menghabiskan kayu-kayu hutan untuk digantikan dengan hutan produktif atau dijadikan area pertambangan besar.


Lagi-lagi hukum bisa dengan mudahnya menjadi permainan para pemilik modal yaitu perusahaan besar dengan mengantongi ijin sertifikat yang legal dari pemerintah mereka leluasa memilih dan menunjuk areal mana saja yang siap dihabisi entah untuk area perkebunan ataupun pertambangan. Regulasi tiap tahun berubah tetap tak mampu menyelesaikan masalah utama.

 

Memutus Rantai Masalah.

 

Segala upaya telah dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk melesatrikan hutan Indonesia akan tetapi tak sebanding dengan secara terus-menerus perambahan hutan. Seolah berjalan di tempat dan berputar-putar pada lingkaran yang sama.


Apakah yang membuat kita seolah berjalan di tempat dan berputar pada lingkaran yang sama dalam upaya melesatrikan hutan. Penegakan hukum dengan sanksi seangker apapun seolah tak mempan memberantas pembalakan liar dan perburuan liar. Lalu dimana akar permasalahannya? Yaitu para kapitalis yang berlindung dalam cengkraman gurita kapitalisme.


Perusahaan Kapitalis akan terus dapat bergerak bebas untuk menguasai sumber-sumber produksi di setiap sudut dunia mana saja yang ia mau demi kepentingan diri sendiri (sebagaimana sifat kapitalisme yaitu ‘mementingkan diri sendiri’. Jargon ‘persaingan bebas’ menjadi senjata andalan yang menghegemoni masyarakat dunia ketiga agar mau berperan aktif membuka pintu perdagang luar negeri yang bebas satu paket dengan mengikat tangan dan kaki pemerintahnya melalui   serangkaian perjanjian GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Sebagaimana menjadi sifat khas kapitalisme adalah membiarkan pasar bergerak sendiri tanpa campur tangan pemerintah (the invisible hand). Demikian GATT dibentuk bertujuan untuk meminimalkan segala kendala dan proteksi perdagangan dengan mengontrol kebijakan-kebijakan strategis para anggotanya agar tidak menyalahi prinsip perdagangan bebas salah satunya adalah meniadakan subsidi.


Alih-alih mengatur kebijakan luar negeri para anggotanya GATT menjadi celah yang mengutungkan buat perusahaan Internasional yang notabene bermodal besar dan didukung oleh lembaga perbankan dan pasar modal dunia, untuk mencaplok sumber-sumber bahan baku di seluruh dunia seperti pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara dan sebagainya. Sehingga perusahaan-perusahaan kapitalis ini dapat menjual produk-produknya dengan harga murah dan tak tersaingi oleh perusahaan dalam negeri yang memiliki sumber daya alamnya sendiri.


Persoalan hutan memang tak akan pernah berhasil dientaskan selama pemerintah tetap terikat tangan dan kaki mereka pada GATT. Karena hutan yang semestinya tidak akan habis terpakai untuk kebutuhan masyarakat disekitarnya menjadi rusak karena kebutuhan pasar bebas, untuk memenuhi kepentingan perusahaan-perusahaan internasional atas pasokan sumber-sumber bahan baku yang paling murah agar dapat dijual dengan harga mahal dan demi keuntungan yang berlimpah ruah.

           

Indonesia butuh Pemimpin yang Ideal.


Penciptaan bumi dengan segala isinya, bentangan hijau pepohonan yang rapat sebagai naungan segala habitat, gunung-gunung yang menjulang tinggi, kekayaan perut bumi yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup masayarakat yang beranung di atasnya, lautan yang luas tak berbatas, pula angkasa yang bertaburan bintang-bintang. Kesemuanya adalah karunia yang diberikan sang pencipta hidup dan kehidupan Allah Swt. untuk kepentingan manusia. Sebagaimana firman Allah didalam Al-Qur’an: 

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[30], padahal kamu mengetahui. (Al Qur’an al-Baqoroh:22)

[30]. Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya.

 

Pencipataan atas kehidupan ini tidaklah mungkin dilakukan untuk sekedar permainan akan tetapi agar supaya manusia mau berfikir dengan akal yang diciptakan untuknya, pula tumbuh ketaqwaan pada diri mereka pada Allah Swt. Namun manusia cenderung lalai, tamak dan serakah sehingga sebesar apapun karunia yang telah diperolehnya tak serta merta membuatnya bersyukur malah ingin menguasai seluruh bumi dan segala isinya. Bahkan jika mungkin menjadi Tuhan yang bisa berkuasa di muka bumi dan mengatur sekehendak hatinya. Jika demikian adanya dan kenyataannya tak ayal lagi bencana ini tak sekedar sebagai bentuk dari keseimbangan alam akan tetapi dampak dari kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Hutan diciptakan tidak semata-mata untuk tempat satwa liar hidup dan berkembang biak, bukan pula semata sebagai perisai terhadap efek radiasi panas matahari atau filter terhadap zat-zat racun berbahaya di udara, akan tetapi agar supaya manusia dapat memanfaatkan dengan bijak untuk kesejahteraan hidupnya. Perut bumi yang terdapat dibawahnya pun dapat diekplorasi oleh Negara untuk kesejahteraan rakyatnya.


Kenyataannya Negara tidak berlaku adil sebagaimana seharusnya, kekayaan alam yang semestinya diupayakan menjadi kekayaan Negara untuk mensejahterakan rakyat digadaikan untuk kepentingan perusahaan kapitalis dunia. Negara tak punya kekayaan atas negerinya kecuali kekayaan hutang yang menumpuk, hutang hanya membuat Negara menjadi boneka para kapitalis dunia, tunduk setunduk-tunduknya. Hingga tak lagi punya kuasa atas bentangan kekayaan alam yang terhampar disepanjang Timur- Barat, Utara-Selatan kecuali telah menjadi milik perusahaan asing. Dan Negara cukup puas hanya mendapat sekian persen pajak atas sewa tanah. Rakyat pun cukup puas menerima upah atas hasil kerjanya menjadi buruh. Dan Lingkungan rusak dimana-mana karena dieksploitasi secara berlebihan bukan untuk kebutuhan akan tetapi demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Apa yang semestinya dilakukan seorang pemimpin di negara Indonesia agar segera terlepas dari bencana yang merusak lingkungan hidup juga merembet pada masalah sosial lainnya?


Menolak kerjasama multilateral semacam GATT adalah solusinya, mulai secara bijak mengupayakan pengelolaan alam secara menyeluruh dan mengambil alih sistem produksi dari hulu sampai hilir, Jika eksplorasi alam hanya sebatas untuk memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia maka alam masih akan cukup untuk memenuhinya, kelebihan produksi menjadi pendapatan lebih Negara untuk diekspor sebagai sumber pendapatan Negara yang lebih besar ketimbang pajak yang selama ini diberlakukan di Negara ini. Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, diberi karunia sedemikian besar membutuhkan sikap yang bijak untuk mengelolanya.


 Indonesia butuh kepemimpinan yang idealis, adil, mandiri, cerdas dan kritis. Sehingga pendirian yang kokoh seorang pemimpin yang idealis ini tidak akan mampu tergoyahkan oleh iming-iming jabatan, kekuasaan dan kekayaan sekalipun. Menjelang Pemilu 2014 yang akan diselenggarakan tanggal 9 April nanti penulis berharap ada calon pemimpin masa depan yang berani menyuarakan aspirasinya tentang persoalan mendasar lingkungan hidup kita. Pemimpin masa datang ini adalah orang yang mempunyai prinsip hidup jujur, amanah, taqwa, cerdas dan kritis terhadap masalah sosial-budaya, politik-ekonomi dan hukum. Bagi pemimpin ideal semacam ini telah melekat di dalam keseluruhan pola pikir dan tingkah lakunya bahwa 'kebersihan adalah sebagian daripada iman'. Lingkungan yang bersih bisa mencerminkan tatanan masyarakat, cara berfikir masyarakat dan kepatuhan, ketaqwaan individu masyarakat pada hukum Allah yang menciptakan Alam semesta lengkap berserta isinya. Pemimpin idealis ini adalah sosok penguasa yang adil, bijaksana dan istiqomah dalam berjuang di jalan kebenaran atas nama Allah semata.


Semoga tulisan ini dapat menjadi inspirasi bagi calon pemimpin masa depan Indonesia dan mulai berani melakukan pembenahan mendasar pada lingkungan hidup dan moral masyarakat Indonesia.



Sumber literatur:

-Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia, Koesters, Paul-Henz, PT. Gramedia, Jakarta 1988.

-Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, Kuper, Adam and Jessica, PT. RajaGrafikaPersada, Jakarta 2000.

-www.wwf.or.id

Categories: Sudut Pandang

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments