Gue Serba Gratis

Informasi Gratisan Yang Bermutu

Artikel Post New Entry

TDL NAIK, NEGARA SELAMAT RAKYAT SEKARAT!

Posted by Diah Fitri Patriani on October 13, 2014 at 10:00 PM


 

Listrik adalah sumber energi yang teramat krusial untuk kehidupan manusia. Tanpa energi listrik maka segala aktifitas ekonomi berhenti dan dampaknya meluas segala aspek kehidupan lainnya. Gelap menjadi sesuatu yang begitu menakutkan buat kita karena tanpa cahaya maka tak ada petunjuk kemana arah tujuan pun terhenti segala aktivitas. Logikanya, listrik akan tetap tersedia selama ketersedian sumber energi yang menyokong energi listrik tetap tersedia. Indonesia kaya sumber migas dan logikanya akan tetap tersedia pasokan migas untuk keberlangsungan bangsa yang gemah ripah loh jinawi ini. Mestinya jika segala ketersedian sumber energi itu selalu ada harga bbm yang menyokong ketersediaan listrik tak perlu naik sehingga listrik pun tak perlu naik juga.


Mentri ESDM Jero Wacik menyampaikan rencana kenaikan TDL 2014 hingga ke harga keekonomiannya alias bisa meraup keuntungan. Alasan kenaikan TDL tersebut sebagai implikasi dari tiga hal, pertama, kenaikan migas dunia. Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap uang asing dan Ketiga, alasan subsidi listrik dan migas menguras APBN Negara. Saya kemudian berfikir, Indonesia yang punya kilang minyak dipenjuru profinsi mesti membeli sendiri minyak buminya sesuai dengan harga jual minyak dunia. Bagaimana bisa. Apa pasal bisa berlaku semacam itu. Maka saya merenung sambil mencari akar masalah tersebut.


Akar Masalah TDL


Alasan kelangkaan minyak dunia dan kebijakan pembatasan quota bbm menjadi dalih kenaikan harga PLN, setiap tahun nilai subsidi listrik dikurangi dan konsekuensinya adalah menaikkan tarif listrik secara bertahap. Alasan pembatsan quota sesungguhnya dalih untuk menutupi persoalan utama yang sebenarnya terjadi. Ternyata dapat saya temukan akar masalah bahwa kenaikan BBM lebih bersifat administratif bukan harga pasar sebagaimana propaganda yang didengung-dengungkan pemerintah. Mengapa demikian karena buktinya adalah adanya Organisasi Minyak dunia setingkat OPEC sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan minyak internasional. Perusahaan minyak internasional punya kepentingan di balik penentuan harga minyak dunia yaitu mencetak pundi-pundi keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka pula yang nota bene menguasai hampir 80% migas bumi di Indonesia dari sabang sampai merauke.

Kenaikan harga minyak dunia secara otomatis diikuti oleh menguatnya dolar dan melemahnya rupiah. Sementara eksplorasi tambang migas dikuasai oleh perusahaan asing dan otomatis Indonesia mesti membeli dari mereka dengan harga pasar (baca: OPEC) dan karenanya satu paket dengan kebutuhan akan dolar. Kebijakan swastanisasi ini adalah biang kerok persoalan migas yang terus semakin merajalela ke semua sektor publik.

Lalu alasan subsidi mennguras APBN sungguh pemikiran yang batil karena menafikkan tanggung jawab pemerintah terhadap pengaturan atas rakyatnya. Tidakkah dimengerti oleh pemerintah bahwa hajat hidup berupa tanah, air dan api adalah tanggung jawab Negara atas rakyatnya. Negara memiliki kekayaan alam dari migas sampai mineral, dari batu bara sampai emas. Kekayaan alam itulah sumber kas APBN yang mestinya dikelola sendiri untuk menopang hajat hidup rakyat dan mensejahterakan rakyat. Akan tetapi pemerintah justru membuat kebijakan migas yang sebaliknya memberikan pihak asing untuk menguras habis kekayaan alam kita dan menjadikan bangsa ini sebagai pekerjanya.

Sekali lagi subsidi tidak bisa dipandang sebagai beban APBN Negara akan tetapi sebagai wujud tanggung jawab pengaturan atas rakyat. Sebaliknya kebocoran APBN kental pada persoalan ketidakefisiensian dalam mengatur belanja negara. Setidaknya ada 2 penyebab kebocoran APBN:

1. Pada kenyataannya, APBN itu diperuntukkan untuk urusan birokrasi yang semakin tahun dinaikkan. Seperti belanja daerah, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Karena sifatnya anggaran itu harus habis maka setiap menjelang akhir tahun pemerintah sibuk membuat proyek-proyek yang tidak terlalu penting.

2. Kosekuensi dari penerapan ekonomi liberal yang kapitalistik. Ekonomi liberal menolak campur tangan pemerintah dalam pasar. Kebebasan mengatur pasar itu dibiarkan sesuai hukum penawaran dan permintaan sementara kaum pemilik modal justru memegang peranan. Dibalik prinsip kebebasan itulah kaum kapitalis meraup keuntungan dan pada kenyataannya sekarang mampu mempengaruhi kebijakan suatu Negara. Tak terkecuali Indonesia. Alhasil Negara yang kaya sumber daya alam ini kenyataannya malah kaya hutang dan miskin rakyatnya. Emas, tembaga, batu-bara, mineral dan gas bumi itu saja sudah cukup memenuhi kas APBN Negara. Akan tetapi, sayangnya itu bukan milik kita tapi milik korporasi dan mayoritas dikuasai oleh korporasi asing.

 


Penutup

 


Sebagai penutup dari artikel pada Blog ini  penulis hendak memberi 5 poin penting yang bisa jadi ide atau gagasan untuk PLN kedepan, antara lain:

1. Mengubah pemikiran yang salah kaprah. Bahwa slogan yang sering dipropagandakan tentang pertanyaan “Apa yang sudah kau (baca:rakyat) lakukan untuk Negara” adalah pemikiran yang batil karena kental dengan liberalisme-kapitalisme yang melihat hubungan Negara versus rakyat hanya sebagai hubungan pasar. Bahwa BUMN menjual jasa dan rakyat membeli agar negara mendapat untung. Sementara Islam mengajarkan kepada para kholifah untuk bertanya setiap bangun tidur di pagi hari pada dirinya sendiri “Apa yang sudah aku (baca:negara) lakukan untuk rakyat. Artinya seorang pemimpin harus total melayani, memikirkan, memastikan rakyatnya memperoleh hajat hidupnya. Tidak boleh ada rakyat di bawah kekuasaannya yang terkena busung lapar, tidak boleh ada satu negeri di bawah kekuasaannya yang tak dapat fasilitas Negara. Jika pemikiran Islam ini tertancap dalam pikiran dan benak pemimpin dan pejabat Negara yang notabene mayoritas beragama Islam maka sudah barang tentu tak akan membuat kebijakan menghapus subsidi migas dan listrik dan tak mungkin memikirkan ide untuk korupsi.

2. Mengelola sumber daya alam adalah tugas Negara dan hasil pengelolaannya dikembalikaaan untuk kesejahteraan rakyat secara amanah dan professional.

3. Mendorong sektor industri berkembang termasuk industri manufaktur untuk mewujudkan Negara yang kuat dan mandiri.

4. Melepaskan diri dari otoriter dunia barat yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dalam hal kebijakan. Sehingga Indonesia yang kaya migas ini tidak terpuruk dalam persaingan pasar bebas, tidak juga harus menjual migasnya sendiri kepada rakyat dengan harga sesuai harga migas dunia yang mahal.

5. PLN tidak perlu lagi berfikir untuk menghapus subsidi demi mendapat keuntungan karena PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bersifat melayani hajat hidup rakyat secara amanah dan profesional, bukan milik korporasi yang bekerja berdasar untung rugi.

 

 


Categories: Sudut Pandang

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments